Kamis, 30 April 2026, menjadi hari pelaksaan terakhir dari seluruh rangkaian TKA untuk semua jenjang. Setelah seluruh gelombang selesai, perhatian publik segera akan tertuju pada perolehan skor yang dirilis. TKA sendiri dirancang untuk mengukur capaian akademik individu murid yang tersandar, terutama untuk kebutuhan seleksi akademik. Namun, persoalan yang lebih penting bukan hanya berapa skor yang diperoleh setiap siswa, melainkan bagaimana hasil itu akan dibaca dan memengaruhi sikap dan reaksi publik: sebagai bahan refleksi pembelajaran atau kembali menjadi dasar membandingkan sekolah.
Di sinilah persoalan pendidikan kita kembali terlihat, sekaligus tampak retaknya. Di satu sisi, pemerintah mendorong pembelajaran mendalam melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang menekankan pada pemahaman konsep, berpikir kritis, refleksi, dan penerapan pengetahuan secara bermakna. Namun di sisi lain, ruang publik pendidikan justru diramaikan oleh hasil TKA yang disajikan dalam bentuk pemeringkatan di tingkat dasar hingga nasional. Ketika itu terjadi, sekolah, baik negeri maupun swasta akan membaca satu sinyal yang amat jelas yaitu reputasi lebih cepat naik lewat angka tes daripada lewat perubahan mutu belajar yang lebih substantif. Dari sinilah ironi itu bermula, ketika pembelajaran ingin diarahkan pada kedalaman berpikir, sekolah justru didorong membaca keberhasilan dari angka tes. Padahal arah kebijakan pembelajaran mendalam justru menuntut proses belajar yang lebih utuh daripada sekedar hasil ujian tertutup.
Masalah yang kemudian muncul dan perlu untuk dipikirkan bersama adalah rendahnya rerata nilai TKA dan cara angka-angka itu dimaknai. Data resmi hasil TKA 2025 pada jenjang SMA/MA menunjukkan bahwa rerata nasional mata pelajaran wajib masih rendah: Matematika hanya 36.10, Bahasa Indonesia 55.38, dan Bahasa Inggris 24.93. Nilai ini tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan skor PISA 2022 yakni skor matematika 366 poin, membaca 359 poin, dan sains 383 poin. Angkaangka ini menunjukkan bahwa kita belum berhasil menyelesaikan masalah fundamental terkait kemampuan dasar pendidikan, terutama membaca dan menulis. Tidak hanya itu, munculnya angka-angka tesebut menunjukkan bahwa persoalan ini masih bersifat sistemik.
Kontradiksi makin terasa jika kita melihat pada bentuk instrumennya. Dokumen resmi TKA menyajikan soal dalam bentuk pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks. Hal ini tentu dapat dipahami dari sisi kefektifan dan standardisasi soal berskala nasional. Namun, pembelajaran mendalam menuntut lebih dari sekedar memilih jawaban benar. Ia menuntut murid mampu menjelaskan alasan, menghubungkan konsep, menerapkan pengetahuan pada kehidupan sehari-hari murid, dan merefleksikan proses berpikirnya. Tes tertutup bisa menangkap sebagian dari itu melalui bentuk soal yang disusun sedemikian rupa, tetapi jelas tidak seluruhnya. Oleh karena itu, apabila TKA dijadikan tolak ukur dan diberi bobot simbolik yang terlalu besar, kita sedang membebani sebuah instrument yang melampui batas alaminya dan bukan semestinya.
Keluhan yang muncul pada pelaksanaan TKA SD di Sleman pada 24 April 2026 memperlihatkan persoalan itu terasa lebih nyata. Dalam liputan tersebut, bukan hanya murid sebagai objek yang diukur, tetapi juga guru dan orang tua murid mengeluhkan tingginya tingkat kesulitan soal. Terlebih pada soal Matematika yang dianggap mirip soal olimpiade dan dinilai terlalu memberatkan untuk anak sekolah dasar. Kasus seperti ini perlu diperhatikan bukan hanya untuk menolak asesmen, melainkan untuk mengingatkan bahwa instrumen yang dipakai pada skala nasional dan terstandar haruslah tunduk pada prinsip kewajaran tingkat kesulitan, keterbacaan, dan kesesuaian pada tahap perkembangan peserta didik. Jika pada tingkat pengalaman murid sudah merasa tertekan, lalu kemudian hasilnya malah dibaca sebagai dasar untuk pemeringkatan sekolah, maka ironi pembelajaran mendalam menjadi semakin nyata.
Kritik terhadap TKA ini bukan berarti menolak asesmen, akan tetapi sejalan dengan prinsip asesmen itu sendiri. Pusmendik sejak awal menekankan bahwa TKA hadir untuk menyediakan laporan capaian akademik individu yang terstandar, terutama karena hasil penilaian antar-sekolah sering sulit dibandingkan secara objektif dalam konteks seleksi. Namun, ketika hasil TKA kemudian dibaca terlalu jauh sebagai cermin utuh mutu sekolah, fungsi awal yang digagas pemerintah mulai bergeser. Instrumen yang dimaksudkan untuk memberi informasi akademik pada masingmasing siswa berubah menjadi simbol reputasi institusi. Pemeringkatan ini menjadi masalah, sebab sekolah tidak akan lagi menekankan pada penerapan pembelajaran mendalam yang maksimal melainkan posisi dalam tabel perbandingan. Jadi, masalah yang terjadi bukan hanya pada niat kebijakan, tetapi pada efek kebijakan di ruang publik. Selama hasil test tetap mudah diurutkan dan dibaca secara kompetitif, sekolah akan terdorong untuk menyesuaikan proses belajar pada logika mengerjakan tes. Yang akan tumbuh bukan budaya belajar yang mendalam, melainkan budaya berlatih soal dan mengejar skor.
Untuk itu, TKA tidak perlu dipandang sebagai tolak ukur mutu pembelajaran yang sudah diterapkan oleh sekolah. Kita perlu memandangnya secara proporsional. TKA dapat berguna sebagai salah satu sumber informasi akademik terstandar, akan tetapi tidak semestinya menjadi cermin tunggal mutu sekolah. Jika pemerintah bersungguhsungguh ingin pembelajaran mendalam hidup di ruang kelas, maka sinyal evaluasinya semestinya selaras dengan lebih memberi tempat pada asesmen kelas yang otentik, tugas kinerja, portofolio dan proyek. Tidak berhenti sampai di situ, supervisi akademik juga perlu diefektifkan untuk melihat kualitas belajar secara lebih utuh. Selama TKA terus dibaca sebagai dasar perankingan, pembelajaran mendalam akan selalu berada dalam posisi yang ironis: dipuji dalam kebijakan namun dilemahkan dalam praktik evaluasi.
Penulis: Athiyah Salwa
Mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang
Dosen Sastra Inggris Universitas Stikubank Semarang
